Ahmadiyah dan Konflik Keyakinan

Latar Belakang

Ahmadiyyah (Urdu: احمدیہ Ahmadiyyah) atau sering pula ditulis Ahmadiyah, adalah sebuah gerakan keagamaan Islam yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) pada tahun 1889, di sebuah kota kecil yang bernama Qa di negara bagian Punjab, India. Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai Mujjadid, al Masih dan al Mahdi. Pengikut kelompok ini di Indonesia membentuk organisasi bernama Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), yang telah berbadan hukum sejak 1953 (SK Menteri Kehakiman RI No. JA 5/23/13 Tgl. 13-3-1953).Kelompok kedua ialah “Ahmadiyya Anjuman Isha’at-e-Islam Lahore” (atau Ahmadiyah Lahore). Di Indonesia, pengikut kelompok ini membentuk organisasi bernama Gerakan Ahmadiyah Indonesia, yang mendapat Badan Hukum Nomor I x tanggal 30 April 1930. Anggaran Dasar organisasi diumumkan Berita Negara tanggal 28 November 1986 Nomor 95 Lampiran Nomor 35. Atas nama Pemerintah Indonesia, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung Indonesia pada tanggal 9 Juni 2008 telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama, yang memerintahkan kepada penganut Ahmadiyah untuk menghentikan kegiatannya yang bertentangan dengan Islam.

Kondisi di Indonesia

Seperti yang dapat kita saksikan, konflik di lapisan masyarakat mengenai pro dan kontra mengenai jamaah Ahmadiyah di Indonesia semakin “panas” dengan adanya insiden di Bogor, kemudian yang paling parah adalah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, yang menimbulkan korban tewas bagi warga Ahmadiyah. Setelah kejadian itu berbagai komentar dari masyarakat bermunculan, ada yang pro dan ada yang kontra. Yang pro tentu saja menyalahkan pemerintah yang gagal melindungi hak warga negaranya dan mengecam aksi kekerasan terhadap warga ahmadiyah. Dan yang kontra sebaliknya menyalahkan keberadaan Ahmadiyah di Indonesia karena diyakini sebagai aliran yang sesat dan menyimpang dari akidah Islam.

Dari sudut pandang hukum, pro dan kontra ini juga timbul di berbagai kalangan ahli hukum di Indonesia dalam mengomentari kasus ini dan kaitannya dengan SKB yang dikeluarkan pada Juni 2008 lalu. Kontroversi mengenai aturan mengenai pelarangan warga Ahmadiyah dalam menjalankan aktivitasnya di negara ini semakin berujung ketika Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Surat Keputusan (SK) mengenai pelarangan aktivitas JAI nomor 188/94/KPTS/013/2011 yang kemudian diikuti oleh Gubernur Jawa Barat mengeluarkan SK yg sama. Yang pro beranggapan bahwa adanya SKB Menteri (yang kemudian diikuti SK Gubernur) tersebut sudah melanggar konstitusi yang paling tinggi di negara ini, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD’45), sedangkan di sisi lain yang kontra berpendapat bahwa dengan adanya Ahmadiyah itu sendiri di negara Indonesia telah mencederai peraturan yang sudah ada.

Sesat atau tidak Sesatkah ? ?

Sebelum membahas panjang lebar mengenai sesat atau tidaknya keyakinan, definisi ‘sesat’ menurut saya adalah keluar dari pedoman hidup umat. Kalau anda tersesat di jalan itu dikarenakan anda melenceng dari pedoman rambu jalan yang memandu anda menuju tempat yang ingin anda capai. Begitu pula sebagai manusia beragama, pedoman hidup kita adalah kitab suci. Dalam hal ini sebagai umat Islam, pedoman hidup kita adalah Al Qur’an.

Berbicara mengenai sesat atau tidak sesatnya suatu keyakinan tidak bisa dinilai dengan mudah apalagi mendasarkan pada sebuah peraturan duniawi. Untuk sebuah keyakinan yang sudah berdiri sejak ratusan tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu, pedoman hidup bagi setiap umat adalah Kitab Suci yang dimilikinya. Apa yang tertulis dalam kitab tersebut adalah apa yang harus kita yakini untuk mencapai tujuan sebagai umat beragama.

Dalam konteks Ahmadiyah ini, yang mana mengaku sebagai bagian dari Islam, haruslah dikembalikan kepada Al-Qur’an nul Karim sebagai pedoman yang benar bagi umat muslim di seluruh dunia. Dalam Kitab Suci Ahmadiyah, Tazkirah, karya-karya Mirza, seperti al-Istifta’, Mawahib ar-Rahman, Maktub Ahmad, dan Eik Ghalathi Ka Izalah, Mirza mengaku nabi, rasul, mukmin pertama, kafirnya orang yang tidak beriman kepadanya, kedatangan Jibril kepadanya, turun wahyu kepadanya, laknat Allah atas orang yang kafir kepadanya, dan adanya semua perangkat kenabian pada dirinya. Dalam AD JAI, buku-buku yang diterbitkan JAI, dan penjelasan-penjelasan JAI, JAI membenarkan segala dakwaan Mirza Ghulam Ahmad, siap taat kepadanya dan kepada khalifah-khalifahnya. JAI mengatakan bahwa Mirza menjadi nabi bukan atas keinginannya, tetapi atas perintah Allah. JAI bukan hanya mengakui kenabian Mirza, tetapi juga nabi-nabi yang akan datang sampai hari kiamat. Berikut ini pemikiran dan keyakinan Ahmadiyah secara umum :

  1. Meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Al-Masih yang dijanjikan.
  2. Meyakini bahwa Allah berpuasa dan melaksanakan shalat, tidur dan mendengkur, menulis dan menyetempel, melakukan kesalahan dan berjimak. Mahatinggi Allah setinggi-tingginya dari apa yang mereka yakini.
  3. Keyakinan Ahmadiyah bahwa tuhan mereka adalah Inggris, karena dia berbicara dengannya menggunakan bahasa Inggris.
  4. Berkeyakinan bahwa Malaikat Jibril datang kepada Mirza Ghulam Ahmad, dan memberikan wahyu dengan diilhamkan sebagaimana Al-Qur’an.
  5. Menghilangkan aqidah/syariat jihad dan memerintahkan untuk mentaati pemerintah Inggris, karena menurut mereka pemerintah Inggris adalah waliyul amri (pemerintah Islam) sebagaimana tuntunan Al-Qur’an.
  6. Seluruh orang Islam menurut mereka kafir sampai mau bergabung dengan Ahmadiyah. Seperti bila ada laki-laki atau perempuan dari golongan Ahmadiyah yang menikah dengan selain pengikut Ahmadiyah, maka dia kafir.
  7. Membolehkan khamer, opium, ganja dan apa saja yang memabukkan.
  8. Mereka meyakini bahwa kenabian tidak ditutup dengan diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, akan tetapi terus ada. Allah mengutus rasul sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Dan Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi yang paling utama dari para nabi yang lain.
  9. Mereka mengatakan bahwa tidak ada Al-Qur’an selain apa yang dibawa oleh Mirza Ghulam Ahmad. Dan tidak ada Al-Hadits selain apa yang disampaikan di dalam majelis Mirza Ghulam Ahmad. Serta tidak ada nabi melainkan berada di bawah pengaturan Mirza Ghulam Ahmad.
  10. Meyakini bahwa kitab suci mereka diturunkan (dari langit), bernama Al-Kitab Al-Mubin, bukan Al-Qur’an Al-Karim yang ada di tangan kaum muslimin.
  11. Mereka meyakini bahwa Al-Qadian (tempat awal gerakan ini) sama dengan Madinah Al-Munawarah dan Mekkah Al-Mukarramah ; bahkan lebih utama dari kedua tanah suci itu, dan suci tanahnya serta merupakan kiblat mereka dan kesanalah mereka berhaji.
  12. Mereka meyakini bahwa mereka adalah pemeluk agama baru yang indenpenden, dengan syarat yang indenpenden pula, seluruh teman-teman Mirza Ghulam Ahmad sama dengan sahabat Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Dari beberapa poin diatas kita bisa menilai bahwa ada perbedaan yang sangat substansial dari apa yang terdapat dalam pedoman hidup umat muslim di dalam Al-Qur’an. Salah satu contoh saja yaitu tentang kenabian yang mana dalam keyakinan Ahmadiyah yaitu Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Hal ini bertentangan dengan pemahaman dalam Al-Qur’an yang menyiratkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah khatamun-nabiyyin, sesudahnya tidak akan datang nabi lagi, baik nabi lama maupun nabi baru. Hal tersebut juga merupakan pengingkaran terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang menyatakan bahwa sesudah Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril tidak akan membawa wahyu nubuwat kepada siapa pun, dan apabila malaikat Jibril membawa wahyu nubuwwat (wahyu risalat) satu kata saja kepada seseorang, maka akan bertentangan dengan ayat: walâkin rasûlillâhi wa khâtamun-nabiyyîn (QS 33:40), dan berarti membuka pintu khatamun-nubuwwat.

Pelanggaran HAM-kah atas Pelarangan Ahmadiyah??

Kebebasan memeluk agama, kepercayaan dan keyakinan sangat  jelas diatur dan tegas oleh konstitusi negara Indonesia yang mana diatur dalam Pasal 28 E ayat (1) dan (2) UUD’45. Pertanyaannya, sejauh mana “kebebasan” untuk memeluk suatu keyakinan itu? Tanpa ada batasankah sehingga negara tidak boleh campur tangan terhadap permasalahan tersebut? Apakah negara mutlak dianggap ‘Melanggar HAM’ apabila mencampuri urusan keyakinan warganya?

Bagi sebagian ahli hukum yang ada di negara ini, tentu saja permasalahan Ahmadiyah ini menimbulkan beda pandangan antara sesama ahli hukum dalam menerjemahkan peraturan yang ada. Sebagai contoh adalah salah seorang ahli hukum terkenal di negara ini, yaitu Adnan Buyung Nasution yang menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh terlalu ikut campur urusan beragama warga. Ketika rekomendasi Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) untuk penghentian aktivitas Ahmadiyah keluar, Adnan Buyung sangat keberatan dan menentang. Ia menegaskan pembelaannya terhadap Ahmadiyah karena—menurutnya—orang Islam tidak boleh dilarang hidup di Indonesia (Harian SIB tanggal 7 Mei 2008). Menurut beliau pemerintah tidak boleh mengintervensi keyakinan keagamaan seseorang, karena masalah itu dijamin HAM. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menertibkan suasana social bukan membungkam dan membubarkan sebuah paham keagamaan. Yang paling penting adalah dialog persuasive agar pengikut Ahmadiyah kembali ke jalan yang benar.

Disisi lain, menurut Yusril Ihza Mahendra, satu landasan yang kuat untuk pelarangan Ahamdiyah di Indonesia adalah dengan menelusuri asal tempat kelahirannya, India yang sekarang daerah Pakistan. Di tempat kelahirannya sendiri, Pakistan Ahmadiyah dilarang dan ditetapkan sebagai paham di luar Islam dan pengikutnya sebagai non-Muslim. Jika di tempat kelahirannya sendiri, Pakistan dianggap non-Muslim dan di Arab Saudi tidak boleh naik haji karena dianggap non-Muslim, di Malaysia dilarang, di enam puluh negara dilarang, mengapa di Indonesia pelarangannya dianggap melanggar HAM di dunia lain tidak. Jadi, ketakutan terhadap pelanggaran HAM dan kesediaan menerima akidah Islam dirusak orang bisa dipahami sebagai sikap tidak terpuji.

Sebebas Apakah Kebebasan dalam Memeluk Agama dan Keyakinan Itu??

Menurut pandangan saya, “kebebasan” dalam pengertian UUD’45 untuk memeluk agama tidak dapat diartikan secara luas sehingga “kebebasan” itu meresahkan masyarakat. Beberapa orang yang pro terhadap Ahmadiyah mengatakan, hubungan vertikal manusia dengan Tuhannya itu sifatnya adalah individual, artinya ya antara orang itu dengan Tuhannya saja. Orang lain tidak bisa memaksakan keyakinannya kepada orang lain dan begitu pula orang lain tidak bisa menganggap keyakinan yg dianut orang lain sesat. “Kalau lo meyakini Nabi lo Nabi Muhammad dan ada orang lain meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, apa itu mengganggu keimanan lo sebagai muslim?”, tanya seorang teman kepada saya suatu ketika. Ada lagi yang memberikan pertanyaan seperti ini, “Apa unsur-unsur pelanggaran yang dilakukan oleh Ahmadiyah jika mereka punya keyakinan berbeda dgn Islam pada umumnya, toh itu kan hubungan dia dengan Tuhannya, kalo memang salah, ya yg dapat hukuman dan dosa dari Tuhan kan mereka sendiri, kenapa manusia lain ikut menentukan dosa atau tidaknya keyakinan orang lain. Tentu saja saya jawab “Tidak..!!!” Tidak mengganggu keimanan saya sama sekali untuk tetap percaya kepada Nabi Muhammad.  Tapi perlu diingat, bahwa kebebasan memeluk agama disini tidak boleh meresahkan masyarakat dan mencederai akidah agama yang sudah ada. Resah yang seperti apa? Atau mencederai yang seperti apa?

Meresahkan atau tidak meresahkan memang subjektif dan tergantung dari setiap orang apakah dia merasa resah atas tindakan orang lain. Kita ambil contoh yang paling gampang yaitu sebuah rumah yang dihuni oleh anggota keluarga pasti mempunyai rule dan kebiasaan yang berbeda dengan anggota keluarga lain. Jika anda memasuki rumah orang lain, maka anda harus tunduk kepada aturan yang berlaku dirumah keluarga tersebut. Apabila dirumah tersebut biasa untuk tidak menyalakan TV diatas jam 9 malam, apakah anda bisa melaporkan ke Komnas HAM bahwa itu melanggar Hak Asasi anda sebagai manusia untuk menyalakan TV diatas jam 9 malam? Apabila anda ngotot untuk menyalakan TV dan kemudian anda diusir oleh pemilik rumah karena anda tidak menaati peraturan yang berlaku, apakah anda bisa protes atas tindakan si pemilik rumah bahwa dia melanggar HAM untuk hidup sebagai warga negara? Tentunya si pemilik rumah merasa resah dengan “kebebasan” yang anda miliki jika anda tidak menaati peraturan yang dibuat, dan tentunya si pemilik juga memiliki HAK ASASI yang sama dengan anda sebagai manusia yaitu mendapatkan rasa aman dan tentram sebagai pemilik rumah. Bahkan bisa saja si pemilik rumah melaporkan anda ke polisi atas tindakan anda yang dianggap meresahkan keluarga di rumah tersebut karena itu adalah BAGIAN dari HAK ASASI yang dimiliki oleh si pemilik rumah.

Hal yang sama bisa kita lihat kepada JAI yang ada di negara kita. Mereka membawa “rumah” yang sama berlabelkan nama ISLAM, dan mengaku sebagai muslim, tapi mempunyai “aturan” yang berbeda dengan “rumah” ISLAM yang sebenarnya. Seperti yang sudah saya sebutkan diatas mengenai pemikiran dan keyakinan Ahmadiyah, sudah barang tentu perbedaan keyakinan itu menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat muslim yang memegang teguh Al-Qur’an nul Karim sebagai “aturan” di dalam “rumah” Islam. Dan ini tentu saja mencederai akidah masyarakat muslim dan Al-Qur’an. Dan dalam hal ini, masyarakat muslim berhak untuk mendapatkan rasa aman dari negara yaitu adanya sebuah proses untuk membatasi “kebebasan” JAI dalam memeluk agama.

“Tapi kan UUD’45 memberikan kebebasan memeluk agama bagi setiap orang?” Ya, itu betul sekali. UUD’45 merupakan konstitusi tertinggi di negara ini yang menjamin hak warga negaranya dalam hidup bernegara. Tapi perlu diingat bahwa ada aturan di bawahnya yang dibuat untuk menjalankan peraturan diatasnya yang masih general menurut UU No. 10 Tahun 2004. Adalah UU No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang mengatur mengenai “kebebasan” manusia dalam beragama, selain KUHP.

Sebagai contoh, apabila negara menjamin kebebasan beragama bagi umatnya, bolehkah saya menyerang agama lain yang tidak saya percaya dengan kata-kata yang menimbulkan fitnah? “Agama X itu ga bener tuh, masa Tuhannya Y, kan si Y kan …bla..bla..bla..” atau saya mengaku sebagai nabi atau tuhan Agama X dan mengatakan bahwa yang tidak percaya kepada saya maka golongan Agama X lain sesat. Bisakah “kebebasan” itu sebebas itu? Apabila negara menjamin kebebasan warganya berpendapat, bisakah saya bebas mengeluarkan pendapat saya untuk orang lain seperti ini, “Wah pejabat X itu kaya sekali, uda pasti dia korupsi” dll. Bagaimana perasaan anda jika sebagai umat mengetahui ada orang yang menyebarkan agama anda dengan cara yang tidak benar dan tidak sesuai dengan akidah kitab suci? Apakah diam saja? Sama halnya dengan Kristen Unitarian yang dianggap sesat oleh pihak gereja akibat tidak sesuai dengan pedoman dalam kiab suci agama Kristen. Bahkan di Bandung, massa menggerebek dan menghancurkan tempat ibadah sekteHari Kiamat pimpinan Mangapin Sibuea.

[http://www.kompas.co.id/utama/news/0311/14/155041.htm]

Semua contoh yang saya berikan itu tentu akan menimbulkan keresahan bagi setiap orang jika “kebebasan” tersebut tanpa batas. Bahkan aliran agama manupun akan resah jika ada orang lain yang menyebarkan agamanya tapi tidak sesuai dengan akidah mereka. UU No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dibuat untuk menjaga kerukunan beragama di negara ini. “Mahkamah Konstitusi berpendapat UU ini dibutuhkan sebagai pengendali ketertiban umum dalam rangka kerukunan umat beragama,” ujar Hakim Konstitusi Akil Mochtar dalam sidang pembacaan putusan di Mahkamah Konstitusi, Senin (19/4) [Tempo, 19 April 2010]. UU itu tidak membatasi kebebasan beragama, namun membatasi tindakan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama.

Banyak tanggapan beragam mengenai kontroversi aliran JAI yang ada di Indonesia. Seperti yang sudah saya uraikan diatas, isu mengenai JAI sudah terlanjur “memanas” dan belum ada solusi yang baik buat para pihak. Pendapat saya sendiri yaitu ada 2 pilihan berkaitan dengan masalah Ahmadiyah ini yaitu :

  1. Ahmadiyah membuat agama sendiri dan tidak menjadi bagian dari Islam. Karena dalam hal ini Islam sudah mempunyai pedoman yang jelas dalam Al-Qur’an dan Al Hadist. Apabila Ahmadiyah menganggap dirinya bagian dari ISlam, maka Ahmadiyah tidak bisa memaksakan keyakinannya seperti yang diutarakan diatas dan umat Ahmadi sadar akan kebenaran Al-Qur’an nul Karim serta Nabi Muhammad sebagai khatamun-nabiyyin.
  2. Pemerintah harus tegas terhadap para umat JAI. Kalau dibiarkan masalah ini berlarut larut, maka dikhawatirkan akan timbulnya korban bagi masyarakat yang lain. Kalau sekedar membubarkan sebuah aliran yang dianggap sesat memang mudah, tapi bagaimana melindungi mereka dari ancaman dari pihak lain butuh sebuah usaha dan perhatian ekstra dari pemerintah.
  3. Komunitas agama hendaknya saling menyerukan pentingnya kedamaian lewat para pemuka agama, tidak menyakiti orang lain dan menghancurkan kehidupan orang lain.

Semoga kedamaian tetap berada di negeri ini..

1 Comment

Filed under General

One response to “Ahmadiyah dan Konflik Keyakinan

  1. orang yg taat beragama mampu dan berani jika Ahmadiyah diluar Islam karena Nabinya udah ada yg lain ! Jangan Mieza Ghulam Ahmad BUKAN nABINYA Islam JADI JANGAN ragu menyebut Ahmadiyah Bukan Islam !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s